penyebab terjadinya pemberontakan pki madiun,DI/TII,G30S/PKI,ANDI, AZIZ,APRA,RMS,PRRI,PERMESTA DAN BFO

1.PKI MADIUN

Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun

Ada banyak sekali partai-partai yang bermunculan setelah adanya proklamasi gerakan kemerdekaan, partai-partai tersebut dibentuk dan memiliki kadernya tersendiri. Baik itu dari golongan sosialis maupun partai yang berasal dari golongan kiri. Sedangkan titik awal mulanya terbentuknya partai komunis alias PKI adalah karena adanya penandatanganan dan pengesahan perjanjian Renville. Dimana Indonesia sangat tidak diuntungkan dengan adanya perjanjian tersebut.

Ini yang melatarbelakangi adanya jatuhan dan penetapan mosi tidak percaya pada Januari 1948 untuk kabinet Amir Syariffudin. Oleh karena itu akhirnya Amir berpindah menjadi sebuah partai oposisi. Hingga pada tanggal 26 Februari 1948, partai oposisi dari Amir ini kian diperkuat keberadaanya. Bahkan ada banyak kelompok kiri yang tergabung didalamnya beserta penggabungan dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan Pemuda SOsialis Indonesia alias Pesindo. Sedangkan kelompok kiri ini sendiri berasal dari Patuk,Jateng yang terdiri dari golongan pasukan militer dan masyarakat sipil yang dinamai Kelompok Diskusi Patuk

.tokoh pemberontakan pki madiun

Asal Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun

Dengan ini, maka dimulailah adanya aksi saling culik menculik dan banyak peristiwa berdarah. Bahkan tidak diketahui dengan jelas pihak mana yang pertama kali memulai tindakan ini, karena di masing-masing pihak menyatakan pihak lainlah yang memulainya terlebih dahulu. kala itu banyak sekali korban seperti dari perwira polisi, pemimpin agama, perwira TNI dan anggota pompes di Madiun dan sekitar yang menjadi korban kekejaman dan penculikan. Bahkan RM Suryo yang menggunakan mobil Gubernur Jatim RM Ario Soerjo beserta 2 kawanan mobil polisi kembali dihadang dan dicegat oleh massa pengikut PKI di daerah Ngawi pada tanggal 10 September 1948. Bahkan mereka dibunuh dan ketiga orang mayat tersebut dibuang ke dalam hutan seperti tujuan berdirinya PKI.

Bahkan kekejaman ini tidak hanya berhenti dan menetap di sana. Bakan dari golomgan kiri sendiri ada yang diculik hingga dibunuh yakni dr. Muwardi kala itu. Karena inilah masing-masing pihak saling melontarkan tuduhan bahwa pihak lianlah yang memulai aksi kekejaman tersebut. Beberapa tokoh yang menjadi salah satu di daftar korban yakni : Kol. Marhadi hingga menyebabkan tuduhan di lancarkan kepada para pejabat dan petinggi di pemerintahan RI kala itu. Bahkan wakil presiden Bung Hatta juga tak luput dari tuduhan, dimana ia dituduh telah bekerja sama dengan Amerika untuk memusnahkan dan menghancurkan partai Komunis Indonesia, dimana ini merupakan tuduhan yang sealur dengan pernyataan dari gagasan dan doktri Domino Theory yang dikeluarkan oleh Harry S. Truman sang Persiden Amerika Serikat.

Dimana kala itu Truman menyatakan bahwasanya sebuah negara yang memiliki pemerintahan atau otoritas komunis maka negara tetangga atau negara lain yang berhubungan dengannya juga akan jatuh di dalam sebuah pemerintahan komunis persis seperti efek permainan domino. Inilah mengapa kala itu snaga presiden Amerika Serikat kala itu mati-matian memerangi dan membasmi gerakan komunis di seluruh dunia. Bahkan isu akan terbentuknya sebuah pemerintahan front nasional bagi kerasidenan di Madiun telah terbentuk pada tanggal 18 September 1948 oleh Sumarmoso dan diumumkan di radio.  Namun, Sumarmoso malah menyangkal akan adanya pembentukan FND atau front nasional daerah beserta peristiwa pemberontakan PKI Madiun.

Diketahui bahwasanya pembentukan dari FND ini merupakan bentuk dari sebuah perlawanan yang terjadi akibat adanya ancaman yang disebarkan ke Pemerintahan pusat RI. Oleh karena itu harus dibentuk sebuah upaya berupa terbentuknya FDR atau fron demokratik rakyat oleh usulan PKI dan juga membentuk negara Soviet RepublikIndonesia di tanggal 18 September 1948 oleh sang pemimpin PKI kala itu yakni Muso. Dimana gerakan Muso sendiri disokong oleh menteri pertahanan Indonesia yaitu Amir Syarifuddin. Dengan adanya gerakan pemberontakan ini memaksa Soekarno yang menjadi Presiden Indonesia waktu itu menyatakan sebuag pidato terbuka kepada rakyat RI. dimana ia menyatakan di dalam radio untuk menyuruh masyarakat memilih dirinya atau Musso sang pemimpin PKI.

Penyebab Pemberontakan PKI Madiun

Akibat adanya pidato yang dilancarkan oleh Soekarno maka pemberontakan tak lagi dapat dielakkan. Konflik bersenjata kemudian terpicu dan mulai pecah seperti tujuan berdirinya PKI. Dimana peristiwa ini dinyatakan sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Affairs dan dinyatakan sebagai pemberontakan PKI pada masa orde baru.

1. Keputusan Perjanjian Renville

Jika kita mengkaji apa sebenarnya penyebab dan seluk beluk yang melatarbelakangi masalah timbulnya konflik bersejata di Madiun, maka jawaban dasarnya adalah perjanjian Renville. Dimana Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Amir kemudian menjadi jatuh dan banyak sekali rakyat atau petinggi yang menyalahkan Amir, dimana kala itu Amirlah yang menjadi bagian Indonesia sebagai perwakilan.

Dimana hasil akhir dari perjanjian Rnville sangat tidak menguntungkan dan membuat status Indonesia semakin tidka jelas. Ini dikarenakan isi dari perjanjian Renville yang merugikan Indonesia tersebut. Berikut beberapa isi dari perjanjian Renville yakni:

1. Wilayah Indonesia sendiri hanya diakui sebagai wilayah yang tebagi di dalam garis Van Mook atau garis Demarkasi yakni sebuah garis pembatas atau garis hayal yang di buat oleh Van Mook dari pihak Belanda sebagai batas kekuasaan.
2. Sebelum pembentukan Republik Indonesia Serikat maka Belanda tetap memiliki kedaulatan atas negara Indonesia.
3. Kedudukan atas RIS akan sejajar dengan kedudukan kerajaan Belanda di dalam Uni Indonesia Belanda
4. RIS akan mencangkup semua bagian dari RI
5. Sementara waktu kerajaan Belanda bisa memberikan penyerahan kekuasan kepada bagian pemerintahan federal sementara RIS belum terbentuk.

Seperti tugas PPKI, maka dengan disahkan dan ditetapkan perjanjian Renville ini maka Indonesia menjadi semakin dirugikan dan wilayah atau kedudukan yang diakui sebagai RI semakin sempit. Bahkan ini semakin menjadi dengan adanya masalah blokade yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Dimana menyebabkan Amir memberikan kekuasaan dan mandatnya kepada pemerintahan RI tanggal 23 Januari 1948. Oleh karena kemunduruan Amir maka terpaksa presiden menyuruh wakil presiden untuk kembali menyusun dan membuat susunan kabinet baru. Dimana Hatta kala itu menyusun kabinet tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri.

2. Pembentukan FDR

Amir yang kala itu telah memberikan mandat kepada pemerintahan menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta, Kemudian Amir menyususn sebuah front demokrasi rakyat atau yang dikenal dengan istilah FDR. ini adalah golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. bahkan dengan adanya pembentukan ini, makin banyak hal negatif yang terjadi dan ini menyebabkan banyaknya masalah di RI. Karena mereka memang mencoba membuat sebuah gerakan baru dan berniat menggantikan sistem pemerintahan RI kala itu.

3. Menyerang Kawanan Buruh

Bahkan kelompok ini dnegan sigap melakukan gerakan yang berdampak buruk, dimana mereka menghasut kamun buruh agar bisa melakukan aksi mogok kerja dan ini akan menjadi salah satu pengecaman ekonomi pada tanggal 5 Juli 1948 di daerah pabrik karung Delangu. Hingga akhirnya kawanan buruh yang terhasut banyak mengikuti gerakan PKI dan juga ditambah dengan para petani yang juga ikut termakan hasutan mereka.

4. Perebutan Pimpinan Kekuasaan RI

Salah satu penyebab pemberontakan lainnya adalah dnegan adanya Musso sebagai pemimpin PKI yang nyatanya memang ingin berusaha merebut kursi pimpinan pemerintahan RI dan membuat partai komunis menguasai daerah RI. Diman kala itu mereka berusaha untuk memunculkan sebuah skema dan menginginkan deklarasi pemerintahan Indonesia yang menganut faham komunis

5. Munculnya Doktrin Baru

Dengan ini, Musso menyatakan sebuah doktrin dan polituk baru dinamakan jalan baru. Diman ia mengembangkan doktrin tersebut dikalangan partai buruh, partai sosialis dan yang lainnya sebagai anggota PKI. Bahkan ia dan Amir kala itu mendeklarasikan pimpinan dibawah tangannya dan Amir. Mereka bahkan memporak porandakan kepercayaan dengan melakukan penghasutan dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

6. Penolakan Rasionalisasi Kabinet Hatta

Gerakan ini kian menjadi dan bahkan kabinet yang disusun oleh Hatta juga mendapat serangan dari PKI. Dimana kabinet tersebut kala itu tetap melakukan rasionalisasi dan reorganisasi. Oleh karena itu, ada tetapan presiden pada tanggal 2 Januari 1948 untuk melaksanakan gerakan rasionalisasi dalam upaya perperangan dimana isinya adalah :

1. Pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta star gabungan angkatan perang
2. Staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu
3. Panglima angkatan perang mobil ditetapkan oleh presiden untuk diberikan kepada Jend. Sudirman
4. Staf markas besar pertempuran juga dilakukan pengangkatan sementara

Inilah yang kala itu membuat PKI dibawah pimpinan Musso menjadi meradang. Mereka menolak adanya rasionalisasi oleh kabinet Hatta dan mereka kala itu didukung oleh dua kader politik besar yakni Masyumi dan PNI. Demikianlah faktor-faktor penyebab pemberontakan PKI Madiun yang dilakukan oleh para pemimpin dan pengikut PKI tahun 1948 silam.

2.DI/TII

 Latar Belakang dan Tujuan Pemberontakan DI/TII

Gerakan NII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar Negara. Dalam proklamasinya tertulis bahwa “Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam” atau lebih jelasnya lagi, di dalam undang-undang tertulis bahwa “Negara Berdasarkan Islam” dan “Hukum tertinggi adalah Al Qur’an dan Hadist”. Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban Negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syari’at Islam, dan menolak keras terhadap ideologi selain Al Qur’an dan Hadist, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir.

Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan Darul Islam tersebut menjadi terpecah. Akan tetapi, meskipun dianggap sebagai gerakan ilegal oleh Negara Indonesia, pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) ini masih berjalan meskipun dengan secara diam-diam di Jawa Barat, Indonesia.

Pada Tanggal 7 Agustus 1949, di sebuah desa yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia telah berdiri di Negara Indonesia, dengan gerakannya yang disebut dengan DI (Darul Islam) dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII (Tentara Islam Indonesia). Gerakan DI/NII ini dibentuk pada saat provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville.

Saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, kelompok DI/TII ini dengan leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Namun, setelah pasukan Siliwangi menjadwalkan untuk kembali ke Jawa Barat, kelompok DI/TII tersebut harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi.

 tokoh pemberontakan DI/TII

2. Upaya Penumpasan Pemberontakan DI/TII

Usaha untuk meruntuhkan organisasi DI/TII ini memakan waktu cukup lama di karenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tempat tinggal pasukan DI/TII ini berada di daerah pegunungan yang sangat mendukung organisasi DI/TII untuk bergerilya.
2. Pasukan Sekarmadji dapat bergerak dengan leluasa di lingkungan penduduk.
3. Pasukan DI/TII mendapat bantuan dari orang Belanda yang di antaranya pemilik perkebunan, dan para pendukung Negara pasundan.
4. Suasana Politik yang tidak konsisten, serta prilaku beberapa golongan partai politik yang telah mempersulit usaha untuk pemulihan keamanan.

Selanjutnya, untuk menghadapi pasukan DI/TII, pemerintah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meringkus kelompok ini. Pada tahun 1960 para pasukan Siliwangi bekerjasama dengan rakyat untuk melakukan operasi “Bratayudha” dan “Pagar Betis” untuk menumpas kelompok DI/TII tersebut. Pada Tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan para pengawalnya di tangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayudha yang berlangsung di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh pasukan TNI, Mahkamah Angkatan Darat menyatakan bahwa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati, dan dan setelah Sekarmadji meninggal, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapat dimusnahkan.

3. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada tanggal 7 Agustus 1949 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo secara resmi menyatakan bahwa organisasi Negara Islam Indonesia (NII) berdiri berlandaskan kanun azasi, dan pada tanggal 25 Januari 1949, ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, saat itulah terjadi kontak senjata yang pertama kali antara pasukan TNI dengan pasukan DI/TII. Selama peperangan pasukan DI/TII ini di bantu oleh tentara Belanda sehingga peperangan antara DI/TII dan TNI menjadi sangat sengit. Hadirnya DI/TII ini mengakibatkan penderitaan penduduk Jawa Barat, karena penduduk tersebut sering menerima terror dari pasukan DI/TII. Selain mengancam para warga, para pasukan DI/TII juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

4. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Selain di Jawa Barat, pasukan DI/TII ini juga muncul di Jawa Tengah semenjak adanya Majelis Islam yang di pimpin oleh seseorang bernama Amir Fatah. Amir Fatah adalah seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946, menggabungkan diri dengan pasukan TNI Battalion 52, dan bertempat tinggal di Berebes, Tegal. Amir ini mempunyai pengikut yang jumlahnya cukup banyak, dan cara Amir mendapatkan para pasukan tersebut, yaitu. Dengan cara menggabungkan para laskar untuk masuk ke dalam anggota TNI. Setelah Amir Fatah mendapatkan pengikut yang banyak, maka pada tangal 23 Agustus 1949 ia memproklamasikan bahwa organisasi Darul Islam (DI) berdiri di desa pesangrahan, Tegal. Dan setelah proklamasi tersebut di laksanakan, Amir Fatah pun menyatakan bahwa gerakan DI yang di pimpinnya bergabung dengan organisasi DI/TII Jawa Barat yang di pimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Di Kebumen juga terdapat sebuah organisasi  bernama Angkatan Umat Islam (AUI) yang di dirikan oleh seorang kyai bernama Mohammad Mahfud Abdurrahman. Organisasi tersebut juga bermaksud untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII) dan bersekutu dengan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Sebenarnya, gerakan ini sudah di desak oleh pasukan TNI. Akan tetapi, pada tahun 1952, organisasi ini bangkit kembali dan menjadi lebih kuat setelah terjadinya pemberontakan Battalion 423 dan 426 di Magelang dan Kudus. Upaya untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk sebuah pasukan baru yang di beri nama Banteng Raiders dengan organisasinya yang di sebut Gerakan Banteng Negara (GBN). Pada tahun 1954 di lakukan sebuah operasi yang di sebut Operasi Guntur untuk menghancurkan kelompok DI/TII tersebut.

5. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada bulan Oktober 1950 terjadi sebuah pemberontakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) yang di pimpin oleh seorang mantan letnan dua TNI bernama Ibnu Hajar. Dia bersama kelompok KRyT menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi DI/TII yang berada di Jawa Barat. Sasaran utama yang di serang oleh kelompok ini adalah pos-pos TNI yang berada di wilayah tersebut. Setelah pemerintah memberi kesempatan untuk menghentikan pemberontakan secara baik-baik, akhirnya seorang mantan letnan Ibnu Hajar menyerahkan diri. Akan tetapi, penyerahan dirinya tersebut hanyalah sebuah topeng untuk merampas peralatan TNI, dan setelah peralatan tersebut di rampas olehnya, maka Ibnu Hajar pun melarikan diri dan kembali bersekutu dengan kelompok DI/TII. Setelah itu, akhirnya pemerintahan RI mengadakan Gerakan Operasi Militer (GOM) yang di kirim ke Kalimantan selatan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan tersebut, dan pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil di ringkus dan di jatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965.

6. Pemberontakan DI/TII di Aceh

Sesaat setelah Kemerdekaan Republik Indonesia di proklamasikan, di Aceh (Serambi Mekah) terjadi sebuah konflik antara kelompok alim ulama yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang di pimpin oleh Tengku Daud Beureuh dengan kepala adat (Uleebalang). Konflik tersebut mengakibatkan perang saudara antara kedua kelompok tersebut yang berlangsung sejak Desember 1945 sampai Februari 1946. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah RI memberikan status Daerah Istimewa tingkat provinsi kepada Aceh, dan mengangkat Tengku Daud Beureuh sebagai pemimpin/gubernur.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) yang terbentuk pada bulan Agustus 1950. Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan sebuah sistem penyederhanaan administrasi pemerintahaan yang mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan status. Salah satu dari semua daerah yang statusnya turun yaitu Aceh, yang tadinya menjabat sebagai Daerah Istimewa, setelah operasi penyederhanaan tersebut di mulai, status Aceh pun berubah menjadi daerah keresidenan yang di kuasai oleh provinsi Sumatera Utara. Kejadiaan ini sangat mengecewakan seorang Daud Beureuh, dan akhirnya Daud Beureuh membuat sebuah keputusan yang bulat untuk bergabung dengan organisasi Negara Islam Indonesia (NII) yang di pimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Spetember 1953. Setelah Daud Beureuh bergabung dengan NII, mereka melakukan sebuah operasi untuk menguasai kota-kota yang berada di Aceh, selain itu mereka juga melakukan propaganda untuk memperkeruh citra pemerintahan Republik Indonesia.

Pemberontakan yang di lakukan Daud Beureuh bersama angota NII yang di pimpin oleh Sekarmadji akhirnya di atasi oleh pemerintah dengan cara menggunakan kekuatan senjata dan operasi militer dari TNI. Setelah pemerintahan RI melakukan operasi tersebut, maka kelompok DI/TII tersebut mulai terkikis dari kota-kota yang di tempatinya. Tentara Nasional Indonesia-pun memberikan pencerahan kepada penduduk setempat untuk menghindari kesalah pahaman dan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintahan Republik Indoneisa. Tanggal 17 sampai 28 Desember 1962, atas nama Prakasa Panglima Kodami Iskandar Muda, kolonel M.Jasin mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, yang musyawarah tersebut mendapat dukungan dari para tokoh masyarakat Aceh dan musyawarah yang di lakukan tersebut berhasil memulihkan kemanana di Aceh.

7. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Selain pemberontakan DI/TII di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI/TII ini juga terjadi di Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Kahar Muzakar, organisasi yang sudah di dirikan sejak tahun 1951 tersebut baru bisa di runtuhkan oleh pemerintah pada Tahun 1965. Untuk menumpas organisasi tersebut di butuhkan banyak biaya, tenaga, dan waktu karena kondisi medan yang sangat sulit. Meski demikian, para pemberontak DI/TII sangat menguasai area tersebut. Selain itu, para pemberontak memanfaatkan rasa kesukuan yang berkembang di kalangan masyarakat untuk melawan pemerintah dalam menumpas organisasi DI/TII tersebut. Setelah pemerintahan Republik Indonesia mengadakan operasi penumpasan DI/TII bersama anggota Tentara Republik Indonesia. Barulah seorang Kahar Muzakar tertangkap dan di tembak oleh pasukan TNI pada tanggal 3 Februari 1965.

Pada akhirnya TNI mampu menghalau seluruh pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Karena seperti yang kita ketahui Indonesia terbentuk dari berbagai suku dengan beragam kebudayaannya dan UUD 45 yang melindungi beberapa kepercayaan sehingga tidak mungkin untuk menjadikan salah satu hukum agama di jadikan hukum negara.

3.G30S/PKI

Latar Belakang G30S/PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

---

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.

Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.

---

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan “kepentingan bersama” polisi dan “rakyat”. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” subjek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.

---

Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

---

Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis “rakyat”.

Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis”.

---

Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian “angkatan kelima” di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata.

---

Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan “angkatan kelima”. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

---

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu.

---

Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.

Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut).

---

Sejarah Mulainya Dari G30S/PKI

Pada hari Jum’at tanggal 1 Oktober 1965 secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting.

Sekitar pukul 7 pagi memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota RI, Jakarta, telah terjadi “ gerakan militer dalam AD “ yang dinamakan “ Gerakan 30 September”, dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno.

Sekitar pukul 13.00 hari itu juga memberitakan “ dekrit no 1” tentang “pembentukkan dewan revolusi Indonesia” dan “keputusan no.1” tentang “susunan dewan revolusi Indonesia”. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan “komandan”, Brigjen Soepardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Soenardi, dan Ajun komisaris besar polisi Anwas sebagai “wakil komandaan”.

---

Pada pukul 19.00 hari itu juga RRI Jakarta menyiarkan pidato radio Panglima Komando TJadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jendral Soeharto, yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi AD, dan telah mengambil alih kekuasaan Negara dari presiden/panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi dan melempar Kabinet DWIKORA ke kedudukan demisioner.

---

Latar belakang G30S/PKI perlu ditelusuri sejak masuknya paham komunisme/marxisme-leninisme ke Indonesia awal abat ke-20 ,penyusupanya kedalam organisasi lain, serta kaitannya dengan gerakan komunisme intenasional. Dalam hal-hal yang mendasar dari politik PKI di Indonesia terbukti merupakan pelaksanaan perintah dari pimpinan gerakan komunisme internasional.

Persiapan PKI :

1. Membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzman. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasan.
2. Menuntut dibentuknya angkatan ke-5 yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai
3. Melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api ( Januari-Oktober 1964 ) yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Aksi sepihak, misalnya Peristiwa Jengkol, Bandar Betsy, dan Peristiwa Indramayu. Aksi teror misalnya Peristiwa Kanigoro Kediri. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan kudeta.
4. Melakukan aksi fitnah terhadap ABRI khususnya TNI-AD yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya yaitu dengan melancarkan isu dewan jendral.tujuanya untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI-AD dan mengadu domba antara TNI-AD dengan presiden soekarno.
5. Melakukan latihan kemiliteran di lubang buaya pondok gede jakarta. Latihan kemiliteran di lubang buaya .pondok gede jakarta latihan kemiliteran ini merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan.

 tokoh pemberontakan G30S/PKI

---

Kronologi Cerita Singkat Peristiwa Dari G30S/PKI

Peristiwa G30S PKI bermula pada tanggal 1 Oktober. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jendral yang terdiri dari anggota staff tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari Lapangan Udara menuju Jakarta daerah selatan. Tiga dari tujuh

jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, M.T. Haryono dan D.I. Panjaitan.

Sementara itu ketiga target lainya yaitu Soeprapto, S.Parman dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Harris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas kedubes Irak.

Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh regu sergap. Korban tewas semakin bertambah disaat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Abert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di Lubang Buaya.

Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas.  Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini. Sebab saat itu merupakan daerah dari Markas KOSTRAD pimpinan Soeharto.

Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa bahwa G30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi stratergis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengserkan Soekarno dari posisinya.

Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30S/PKI. Hampir saja pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik.

Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberi tahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam setengah 6 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang dicuilik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke Markas KOSTRAD dan menghubungi anggota angkatan laut dan polisi.

Soeharto juga berhasil membujuk dua batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas KOSTRAD. Kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma.

Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di Lapangan Merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi Presiden yang sedang berada di Istana.

---

Masa Berakhirnya Peristiwa G30S/PKI/ KRONOLOGIS PENUMPASAN PKI

1. Tanggal 1 Oktober 1965

Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2. Tanggal 2 Oktober 1965

Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pikul 12.00 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI – AD.

3. Tanggal 3 Oktober 1965

Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI – AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI – AD tersebut dibawah ke Lubang Buaya. Karena daerah terebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 titemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira – kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

4. Tanggal 4 Oktober 1965

Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO – AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI – AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.

5. Tanggal 5 Oktober 1965

Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI – AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

6. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI – AD tersebut ditetapakan sebagai Pahlawan Revolusi.

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

---

Nama nama 7 TOKOH Pahlawan Revolusi Korban Kekejaman G30S PKI 1965

1. Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,
2. Mayjen TNI R. Suprapto
3. Mayjen TNI M.T. Haryono
4. Mayjen TNI Siswondo Parman
5. Brigjen TNI DI Panjaitan
6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo
7. Letnan Pierre Tendean

Peristiwa G30S PKI sejatinya tidak lepas dari kejadian penculikan petinggi-petinggi TNI AD saat itu. Mereka diasingkan dan dibantai tanpa belas kasihan di Monumen Lubang Buaya. Berikut ini nama-nama TNI yang mendapatkan gelar Pahlawan Revolusi pasca terjadinya pembantaian tersebut.

---

Tujuan G30S/PKI

• Bahwa G30SPKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah Komunis.
• Bahwa tujuan tetap komunis di Negara Non Komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya.
• Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut.
• Selanjutnya bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.

---

Dampak pasca peristiwa G30S PKI

Berikut ini dampak sosial politik dari G 30 S/PKI:

1. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD.
2. Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia.
3. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar.
4. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau”dianggap PKI”, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.

4.ANDI AZIZ

Pemberontakan Andi Azis merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Azis, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur (NIT) karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Andi Azis berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT, sebab menurut Azis, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut.

tokoh pemberontakan ANDI AZIZ

Pemberontakan ini terjadi di Ujungpandang, Makassar pada 5 April 1950 diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro federal dan yang anti federal.

Sehingga, pada 5 April 1950, Pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro federal. Akhirnya, masyarakat yang pro federal ini bergabung di bawah komando Andi Azis dan membentuk pasukan bernama “Pasukan Bebas.”

Tujuan Pemberontakan Andi Azis

Secara umum, tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan NIT. Dalam aksinya, Andi Azis tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II (dalang pemberontakan APRA) dan Belanda.

Upaya Pemerintah Menumpas Pemberontakan Andi Azis

Dalam memberantas pemberontakan ini, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yakni:

Pada 8 April 1950, Pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Azis untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4 x 24 jam.

Andi Azis diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan para tawanan.

Nyatanya, semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Azis. Untuk itu, Pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950.

Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Azis pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Nah, ternyata Quipperian, setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Soumokil, yakni dalang Pemberontakan RMS.Nasib Negara Indonesia Timur

Pada kala itu, ada beberapa dampak Pemberontakan Andi Azis yang juga akhirnya membentuk nasib Negara Indonesia Timur. Apa saja?

Ir. P. D Diapri, Perdana Menteri NIT kala itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Azis.
Ir. Putuhena diangkat menggantikan Ir. Diapri. Ia merupakan tokoh yang pro republik.
Sukawati, Wali Negara NIT, pada 21 April 1950 mengumumkan jika NIT bersedia untuk gabung dengan NKRI

5.ARPA

Latar Belakang Apra

Bulan November tahun 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling sudah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada tanggal 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah “Ratu Adil Persatuan Indonesia” (RAPI) dan mempunyai satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Pengikutnya kebanyakan yaitu mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapatkan bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.

Pada tanggal 5 Desember malam, pukul 20.00 Westerling menelepon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Westerling menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden, jika setelah penyerahan kedaulatan Westerling berencana melakukan kudeta terhadap presiden Soekarno dan kliknya.

Van Vreeden memang sudah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar tentang kelompoknya Westerling.

Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran “penyerahan kedaulatan” pada tanggal 27 Desember 1949, memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tetapi van Vreeden tak segera memerintahkan penangkapan Westerling.

Tujuan APRA

Tujuan utama apra yaitu mempertahankan bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia serta mempertahankan adanya tentara sendiri pada tiap negara bagian Republik Indonesia Serikat.

 tokoh pemberontakan APRA

Surat Ultimatum

Pada tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim surat pada pemerintah RIS yang isinya yaitu suatu ultimatum. Ia menuntut supaya Pemerintah RIS menghargai negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari dan jika ditolak, maka akan timbul perang besar.

Ultimatum Westerling ini sudah tentu menimbulkan kegelisahan tak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai macam pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld guna menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling.

Pada 10 Januari tahun 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, ketika A.H.J. Lovink masih menjabat Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, dia sudah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling. Ketika itu Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Sebelumnya, mereka sudah pernah bertemu bulan Desember 1949.

Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid jadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling itu. Namun dia tak mendapat jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun.

Setelah itu tidak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya, Mémoires, yang terbit pada tahun 1952, Westerling menulis, bahwa sudah dibentuk Kabinet Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karena itu dia harus merahasiakannya.

Pertengahan Januari tahun 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr. J.H. van Maarseveen berkunjung ke Indonesia guna mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang ingin bdiselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia sudah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling.

Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada tanggal 20 Januari tahun 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, supaya pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST sudah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada tanggal 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking sudah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.

6.RMS

Latar Belakang RMS (Republik Maluku Selatan)

]
Pada tanggal 25 April 1950 telah terjadi sebuah proklamasi tentang berdirinya Republik Maluku Selatan yang kala itu diproklamasikan oleh sekelompok orang yang notabene merupakan mantan KNIL dan masyarakat Pro-Belanda.

Diantara orang-orang tersebut antara lain adalah Dr.Christian Robert Steven Soumokil, Andi Aziz dan Westerling.

Pemberontakan yang mereka lakukan ini merupakan bentuk ketidakpuasan atas kembalinya Republik Indonesia Serikat ke Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemberontakan ini diwarnai dengan unsur KNIL atau het koninklijke Nederlanda(ch) atau secara harfiah merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda yang merasa tidak puas karena status mereka yang tidak jelas.

Kala itu atas keberhasilan APRIS mengatasi keadaan, menyebabkan banyak masyarakat yang semangat atas kembalinya Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di tengah upaya untuk mempersatukan dari keseluruhan wilayah Indonesia ini, ada berbagai teror dan intimidasi yang mengancam masyarakat.

Beberapa teror tersebut antara lain adalah dipimpin oleh seorang Kapten bernama Raymond Westerling.

Dengan dibantu oleh anggota polisi dan pasukan KNIL yang merupakan bagian dari Korp Speciale Troepen yang bertempat di Batujajar, Bandung, Jawa Barat ini melakukan aksi teror.

Bahkan teror yang dilakukan di Bandun ini hingga menelan korban jiwa. Dalam aksi teror tersebut telah terjadi pembunuhan dan penganiayaan.

Akibat dari teror tersebut, benih sparatis atau keinginan untuk memisahkan diri pun akhirnya muncul. Beberapa birokrat pemerintah daerah telah memprovokasi masyarakat yang berada di wilayah Ambon.

Yaitu bahwa penggabungan Ambon ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berdampak buruk dan membahayakan masyarakat di kemudian hari.

Atas bahaya tersebut dihimbau untuk seluruh masyarakat agar tetap berwaspada.

Pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 20 april telah diajukan mosi tidak percaya kepada parlemen NIT.

Hal ini dengan maksud agar kabinet NIT atau Negara Indonesia Timur meletakkan jabatannya untuk bisa bergabung ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegagalan Andi Andul Azis mengakibatkan berakhirnya Negara Indonesia Timur.

Namun, pemberontakan tidak berhenti sampai disini.

Soumokil bersama para anggota yang mendukungnya tidak pernah menyerah untuk bisa melepaskan wilayah Maluku Tengah dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan, mereka melakukan sebuah perundingan untuk melakukan pemberontakan bersama para anggota KNIL.

Dalam perundingan yang dilakukan di wilayah Ambon tersebut yang dihadiri oleh para pemuka KNIL, Soumokil, Ir. Manusaman berencana untuk daerah Maluku Selatan menjadi daerah mereka.

Bahkan jika perlu, membunuh seluruh anggota dewan yang ada di Maluku Selatan agar bisa melakukan proklamasi kemerdekaan di wilayah yang disebutkan.

Akhirnya pada rapat kedua, J.Manuhutu terpaksa hadir dibawah ancaman senjata. Nah itu sekilas mengenai penjelasan singkat latar belakang rms ataupun latar belakang terjadinya pemberontakan rms.

Tujuan Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)

Setelah membahas latar belakang RMS, sekarang kita membahas mengenai tujuan pemberontakan RMS.

Pemberontakan ini didalangi oleh Soumokil mantang seorang Jaksa Agung yang bermaksud untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan republik Indonesia.

Sebelum memproklamasikan Republik Maluku Selatan, Gubernur Sembilan Serangkai yang memiliki anggota pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan berbagai propaganda.

Yang mana ini dilakukan agar wilayah Maluku bisa terlepas dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disisi lain, Soumokil telah berhasil meyakinkan masyarakat dan membentuk kekuatan di daerah Maluku Tengah.

Sementara itu orang yang tidak mendukung dan menyatakan mendukung negara Kesatuan Republik Indonesia maka akan diancam atau dimasukkan ke dalam penjara.

Akhirnya pada tanggal 25 April tahun 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan. Kala itu yang menjadi presiden adalah J.H Manuhutu dengan perdana menteri Albert Fairisal.

Sementara beberapa menteri terpilih antara lain adalah Mr.Dr.C.R.S Soumokil, D.j Gasperz, J.B Pattiradjawane, J.Toule, S.j,H Norimarna, P.w Lokollo, H.f pieter, A.Nanholy, Z.Pesuwarissa dan Ir.J.A Manusama.

Sementara pada tanggal 27 April 1950 Dr.J.P nikijuluw diangkat menjadi wakil presiden dari Republik Maluku Selatan untuk wilayah di luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Pada tanggal 3 mei 1950, Soumokil menggantikan Manuhutui sebagai presiden Republik Maluku Selatan.

Pada tanggal 9 mei 1950 dibentuk angkatan perang Republik Maluku Selatan (APMRS) yang dipimpin oleh panglima sersan Mayor KNIL, D.J Samson.

Sedangkan untuk kepala staff dipimpin oleh sersan Mayor Pattiwale. Beberapa anggota staff lainnya adalah sersan Mayor Aipasa, sersan Mayor Pieter dan Sersan Mayor Kastanja.

Untuk sistem pengangkatan atau kenaikan jabatan menggunakan sistem KNIL. tokoh pemberontakan RMS

Upaya Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Setelah membahas latar belakang RMS, sekarang kita membahas mengenai upaya penumpasan RMS.

Pemerintah republik Indonesia berusaha menggunakan jalan damai untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi di wilayah Maluku ini.

Cara yang dilakukan pemerintah antara lain adalah mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku yaitu Dr.Leimena. Namun sayangnya upaya tersebut ditolak oleh Soumokil.

Selanjutnya, mengirimkan misi perdamaian yang terdiri dari dokter, politikus, pendeta dan wartawan juga tidak dapat bertemu dengan Soumokil.

Karena upaya perdamaian tersebut ditolak, akhirnya dilakukan agresi militer untuk membersihkan gerakan Republik Maluku selatan tersebut.

Pasukan tersebut diberi nama Gerakan Operasi Militer III yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang yang kala itu menjabat sebagai Panglima tentara dan Teritorium Indonesia Timur.

Akhirnya operasi tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli 1950. Sementara itu, pada tanggal 15 Juli 1950, Negara Republik Maluku Selatan Mengumumkan bahwa kondisi negara dalam keadaan berbahaya.

Pada tanggal 28 September 1950, Pasukan GOM III menembus wilayah Ambon termasuk telah menguasai benteng Nieuw Victoria.

Dengan jatuhnya pasukan di Ambon, membuat Republik Maluku Selatan dapat ditaklukkan. Pusat pemerintahan pun dipindahkan ke Pulau Seram.

Tokoh-Tokoh Pemberontakan RMS dan Hukumannya

Pada tahun 1952, presiden Maluku Selatan j.H Manuhutu berhasil ditangkap.sementara pimpinan Republik Maluku Selatan Lainnya melarikan diri ke Belanda.

Akhirnya tokoh-tokoh yang berhasil ditangkap pun mendapatkan sanksi hukuman, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. J.H Munhutu, Presiden RMS dihukum selama 4 Tahun
2. Albert Wairisal, menjabat sebagai Perdana Menteri Dalam Negeri dijatuhi hukuman 5 Tahun
3. D.J Gasper, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dijatuhi hukuman 4 ½ Tahun
4. J.B Pattirajawane, menjabat sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman selama 4 ½ Tahun
5. G.G.H Apituley, menjabat sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
6. T. Nussy, menjabat sebagai Kepala Staf Tentara RMS dijatuhi hukuman selama 7 tahun
7. D.J Samson, menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara RMS dijatuhi hukuman selama 10 Tahun
8. Ibrahim Oharilla, menjabat sebagai Menteri Pangan dijatuhi hukuman selama 4 ½ Tahun
9. J.S.H Norimarna, menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dijatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
10. D.Z Pessuwariza, menjabat sebagai Menteri Penerangan dijatuhi hukuman selama 5 ½ Tahun
11. Dr. T.A Pattirajawane, menjabat sebagai Menteri Kesehatan dijatuhi hukuman selama 3 Tahun
12. F.H Pieters, menjabat sebagai Menteri Perhubungan dijatuhi hukuman selama 4 Tahun.

Dampak Pemberontakan RMS

Pada tahu 1978 anggota RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintahan Belanda di Assen-Wesseran.

Teror tersebut juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok Bunuh Diri di Maluku Selatan

Dan, pada tahun 1975 kelompok ini pernah merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api tersebut.

Pada tahun 2002, saat peringatan proklamasi RMS yang ke 15 dilakukan, di adakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku.

Akibat kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan, mereka tidak terima karena menganggap ini tidak sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya, mereka memperadilkan Gubernur Maluku beserta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku karena melakukan penahanan yang di duga sebagai provokator pelaksana pengibaran bendera RMS.

Aksi ini terus dilakukan sampai pada tahun 2004. Ratusan Pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibatnya terjadi konflik penangkapan dan konflik aktivis RMS dengan NKRI.

Tidak cukup dengan aksi-aksi tersebut, Anggota RMS kembali menunjukan keberadaan kepada masyarkat Indonesia.

Lebih parah mereka tidak segan-segan meminta pengadilan neger Den Haag untuk menuntut Presiden SBY dan menangkapnya atas kasus HAM.

Peristiwa paling parah terjadi tahun 2007, dimana saat itu Presiden SBY sedang menghadiri hari Keluarga Nasional yang berlangsung di Ambon, Maluku.

Ironisnya, saat penari Cakalele masuk ke dalam lapangan, mereka tidak tanggung-tanggung mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden SBY.

7.PRRI

PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Sebelum membahas mengenai tujuan PRRI, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya di sebut sebagai PRRI. PRRI atau singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia merupakan suatu pemerintah tandingan terhadap pemerintah pusat negara Indonesia pada tahun 1958. PRRI sendiri dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958, dan dikeluarkannya ultimatum oleh Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat.

Terbentuknya PRRI ini merupakan suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki hubungan yang tidak harmonis. Adapun sebab berdirinya PRRI paling utama disebabkan karena adanya pemberlakuan otonomi daerah yang tidak sesuai.

Sebab utama dari pembentukan PRRI adalah karena adanya tuntutan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah merasa kecewa terhadap pemerintah pusat. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang dan juga terlalu sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Dengan kata lain PRRI menjadi suatu wujud dari ketidak harmonisan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat lebih fokus pada pembangunan di Jawa saja. Kondisi tersebut dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan konstitusi yang diberlakukan di Indonesia. Terlebih lagi juga ada masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terjadi.

Adanya kondisi tersebutlah kemudian terbentuk PRRI sebagai pemerintah tandingan dari pemerintah pusat. Pembentukan PRRI sendiri tidak semata-mata hanya untuk memberontak pemerintah pusat saja, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang sebenarnya baik bagi pemerintahan Indonesia seperti yang akan dibahas berikut ini

 tokoh pemberontakan PRRI

Tujuan Utama PRRI

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa PRRI merupakan suatu gerakan yang dianggap sebagai suatu pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Walaupun begitu, PRRI sendiri sebenarnya memiliki tujuan yang baik saat pembentukannya, hanya saja cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan baik tersebut yang salah.

Sehingga gerakan dan pembentukan PRRI dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang dapat mengancam kesatuan Indonesia. Jika dilihat dari sebab pembentukan dari RRI, dapat diambil beberapa kesimpulan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan tersebut diantaranya seperti:

• Tuntutan Otonomi Daerah yang Adil

Sebab dari terbentuknya PRRI disebabkan karena adanya tuntutan otonomi daerah yang dianggap tidak sesuai. Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk mengajukan tuntutan otonomi yang lebih adil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralis dan terlalu berfokus pada pembangunan Jawa saja dituntut untuk memperhatikan pembangunan daerah juga.

Atau dengan kata lain pemerintah pusat diharapkan dapat memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Selain itu juga perlu untuk memperhatikan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membenahi perhatian pembangunan negeri oleh pemerintah pusat tersebutlah salah satu tujuan PRRI dibentuk, sehingga setiap daerah dapat berkembang bersama dan tidak ada yang tertinggal.

• Membenahi Konstitusi yang Berlaku

Selain untuk mengoreksi kinerja pemerintah pusat terhadap pembangunan negeri, PRRI juga bertujuan untuk membenahi konstitusi yang berjalan pada masa itu. Pemerintah yang dianggap terlalu sentralis dianggap telah melanggar undang-undang dan juga konstitusi yang berlaku, termasuk juga terhadap UUD 1945.

Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk membenahi konstitusi yang diberlakukan pada masa itu, sehingga pemerintah pusat tidak menjadi sentralis dan juga memberikan wewenang serta perhatiannya pula terhadap pemerintah daerah. Hal ini pastinya juga dimaksudkan untuk membenahi ketidak harmonisan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terjadi.

• Menghargai Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Tujuan terakhir dari PRRI yang akan dibahas dalam ulasan kali ini adalah sebagai suatu upaya untuk tetap menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan pembentukan PRRI sendiri juga disebabkan karena adanya pengerucutan Divisi Banteng setelah kemerdekaan Indonesia. Dimana pengerucutan tersebut kemudian hanya menyisakan 1 brigade saja, yang kemudian diperkecil kembali menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB.

Kondisi tersebut tentunya membuat para perwira dan prajurit dari Divisi IX Banteng menjadi kecewa hingga juga merasa terhina dengan apa yang terjadi. Karena mau bagaimanapun para perwira dan prajurit tersebut  juga ikut berjuang secara jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia, namun pada akhirnya justru dilupakan. Oleh sebab itu, para mantan prajurit dan perwira tersebut juga bergabung dengan PRRI sebagai tanda kekecewaan yang dialami dan untuk tetap menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa itu.

Itulah beberapa tujuan utama dari pembentukan PRRI sebagai pemerintah tandingan pemerintah pusat Indonesia. Jika dilihat dari beberapa tujuan tersebut memang benar bahwa PRRI memiliki tujuan yang baik bagi pemerintah Indonesia. Karena PRRI hanya ingin membenahi berlangsungnya pemerintahan dan juga konstitusi di Indonesia pada masa itu. Hanya saja memang dengan pembentukan pemerintah tandingan dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perpecahan terhadap keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, PRRI dianggap sebagai gerakan pemberontakan yang perlu untuk diberhentikan, bahkan juga dengan adanya operasi militer dari kedua belah pihak.

Kabinet PRRI

Setelah memahami apa yang sebenarnya disebut sebagai PRRI dan juga tujuan dari pembentukan PRRI itu sendiri, maka selanjutnya akan di bahas mengenai kabinet PRRI dan upaya penumpasan PRRI oleh pemerintah pusat dalam menghentikan pemberontakan PRRI.

Pembentukan PRRI pada Februari 1958 ternyata juga mendapat sambutan dan dukungan sepenuhnya dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kedua wilayah tersebut menyatakan mendukung PRRI pada tangga 17 Februari 1958, dua hari setelah PRRI dideklarasikan. Bahkan tidak hanya dari kedua wilayah tersebut saja, namun PRRI juga mendapat dukungan dari Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Permesta sendiri merupakan gerakan militer yang mana menjadi perbedaan PRRI dan Permesta di Indonesia yang dideklarasikan pada 2 Maret 1957 oleh Letkol Ventje Sumual, seorang pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur.

Sebelum kabinet PRRI dibentuk, PRRI yang telah membentuk Dewan Perjuangan sebenarnya sempat mengeluarkan pernyataan berupa “Piagam Jakarta” pada 10 Februari 1958. Dimana penyataan tersebut berisikan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno, beberapa tuntunan tersebut diantaranya adalah:

• Mendesak Kabinet Djuanda untuk mengundurkan diri, dan juga mengembalikan mandat nya kembali kepada Presiden Soekarno.
• Mendesak pejabat presiden yaitu Mr. Sartono untuk membentuk suatu kabinet gres, dimana bebas dari pengaruh PKI dan bernama Zaken Kabinet Nasional.
• Mendesak kabinet Zaken untuk diberikan manda secara sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan dilaksanakan.
• Mendesak Presiden Soekarno juga untuk membatasi kekuasaannya dan juga mematuhi konstitusi yang diberlakukan.
• Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka dalam waktu 5×24 jam, Dewan Perjuangan akan mengambul kebijakan sendiri.

Itulah beberapa isi tuntutan dari pernyataan yang dikeluarkan Dewan Perjuangan, dimana kemudian tuntutan tersebut di tolak. Oleh sebab itu, PRRI membentuk sebuah Pemerintahan dengan kabinetnya sendiri. Berikut ini susunan kabinet PRRI:

1. Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara,
2. Menteri Dalam Negeri oleh Mr. Assaat Dt. Mudo,
3. Menteri Luar Negeri oleh Kol. Maludin Simbolon,
4. Menteri Perhubungan dan Pelayanan oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo,
5. Menteri PPK dan Kesehatan oleh Muhammad Sjafei,
6. Menteri Pembangunan oleh J.F. Warouw,
7. Menteri Pertanian dan Perburuan oleh Saladin Sarumpaet,
8. Menteri Agama oleh Muchtar Lintang,
9. Menteri Penerangan oleh Saleh Lahade,
10. Menteri Sosial oleh Ayah Gani Usman, dan
11. Menteri Pos dan Telekomunikasi oleh Kol. Dahlan Djambek.

Itulah susunan kabinet PRRI yang juga dipenuhi oleh para tokoh PRRI didalamnya, lantas bagaimana upaya pemerintah untuk PRRI? berikut penjelasannya.

Menanggapi kondisi yang terjadi, pemerintah pusat kemudian melakukan upaya untuk memberhentikan gerakan pemberontakan yang terjadi oleh PRRI. Upaya yang dilakukan sendiri melalui operasi militer, dimana operasi tersebut kemudian disebut sebagai Operasi Merdeka. Operasi Merdeka merupakan gabungan dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara dimana dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendrningrat. Operasi militer yang berlangsung sendiri berhasil menumpas pemberontakan PRRI pada bulan Agustus tahun 1958, bahkan juga sekaligus menjadi upaya pemerintah menumpaskan Permesta di Indonesia. Kemudian pada tahun 1961, pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para anggota maupun pendukung PRRI yang masih tersisa untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia.

Walaupun pada akhirnya PRRI yang mendapat bantuan persenjataan dari Amerika Serikat berhasil diberhentikan, namun pastinya sama dengan dampak pemberontakan APRA maupun dampak dari pemberontakan yang lainnya, PRRI juga menyebabkan adanya dampak adanya gerakan PRRI secara materiil maupun berdampak pada kestabilan negara Indonesia yang baru merdeka pada masa itu. Belum lagi dengan adanya dampak psikologis bagi masyarakat, terutama bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau pada masa tersebut. Dimana masyarakat menjadi melekat dengan stigma pemberontakan. Kondisi tersebut pastinya tidak baik bagi perkembangan bangsa Indonesia yang baru mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia

8.PERMESTA

PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan Divisi Banteng hingga hanya menyisakan 1 brigade saja.

Kemudian, brigade tersebut diperkecil menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng merasa kecewa dan terhina, karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah.

Akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, para perwira militer berinisiatif membentuk dewan militer daerah, sebagai berikut:

 tokoh pemberontakan PERMESTA

PRRI selanjutnya membentuk Dewan Perjuangan dan sekaligus tidak mengakui kabinet Djuanda, maka terbentuklah kabinet PRRI. Pada tanggal 9 Januari 1958 para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan berupa “Piagam Jakarta” dengan isi berupa tuntutan agar Presiden Soekarno bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, serta menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 dan membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan.

Selanjutnya Letnan Kolonel Ahmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan perdana menteri Syafruddin Prawiranegara. Hal ini merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI. Pada saat dimulainya pembangunan pemerintahan, PRRI mendapat dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya PERMESTA dengan PRRI, gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI/PERMESTA.

Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Terbukti dengan ditembaknya Pesawat Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) yang dikemudikan oleh Allan L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat.

Akhirnya, pemberontakan PRRI/Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958, dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali Republik Indonesia.

9.BFO

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/ Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan.

Sebab : Latar belakang persoalan negara federal dan konferensi pembentkan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) pada 27 Mei 1948 dilatarbelakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945. 

 tokoh pemberontakan BFO

Tujuan : Yaitu untuk memecah belah indonesia sehingga belanda dapat terus mempertahankan pengaruhnya.

MOHON MAAF APABILA ADA KESALAHAN SEKIAN TERIMA KASIH

NAMA            :M.RIZAL AFITUDIN

NO.ABSEN    :20

KELAS           :12 IPA 3